Uu Kehakiman

Uu Kehakiman. Dengan adanya UU No 20 Tahun 1947 selanjutnya diikuti pemberlakuan UU No 19 Tahun 1948 yang mengatur dasardasar kekuasaan kehakiman yang juga mengadili perkara atas nama negara Republik Indonesia Tetapi undangundang tidak sempat berlaku Pada tanggal 29 Oktober 1949 di tengahtengah.

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mencabut UU No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Uji Materi Mahkamah Konstitusi Belum ada data.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Asas ini diatur dalam pasal 3 (2) pasal 5 (2) pasl 6 (1) UU No4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 UU No3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pada asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membedabedakan orang sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di.

Norma Kesopanan Peradilan Pidana Indonesia dalam

Kekuasan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif Dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Sehingga kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung.

KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Pasal 2 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan murni dari hati nurani sebagai pemberi keadilan Norma kesopanan dalam pertimbangan putusan hakim dalam proses peradilan memanglah.